Parah!! Ada Pemda Minta Seleksi PPPK Tahap 2 Tidak Dilanjutkan
Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mendadak "megap-megap"! Dengan kondisi keuangan yang nyaris kolaps, mereka secara resmi meminta agar proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 dihentikan secepatnya. Ya, stop total! Alasannya? Gaji para PPPK dari tahap sebelumnya saja sudah bikin anggaran daerah jungkir balik!
Permintaan dramatis ini dilayangkan langsung ke Kementerian PAN-RB. Pemerintah daerah merasa sudah terlalu berat menanggung beban ribuan tenaga honorer yang berhasil diangkat lewat seleksi tahap 1. Jika ditambah lagi dengan rekrutan tahap 2, bisa-bisa keuangan Donggala benar-benar ambruk.
Menurut data, pada tahun 2025 Pemkab Donggala hanya mampu menyiapkan dana sebesar Rp126 miliar untuk membayar gaji PPPK. Angka ini sudah mencakar langit APBD, memaksa pemangkasan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, Pemkab sampai harus konsultasi ke Kemendagri, karena situasi ini dianggap sangat genting.
Lucunya, di tengah jeritan daerah seperti Donggala, seleksi PPPK tahap 2 tetap tancap gas secara nasional sejak 22 April 2025 dan akan berlangsung hingga 16 Mei 2025. Tes ini diikuti oleh 869.991 peserta, yang tersebar di berbagai titik dalam dan luar negeri.
Ketika pemerintah pusat tetap melaju dengan agenda seleksi masif, daerah seperti Donggala justru kelimpungan. Pertanyaannya: Apakah ini bentuk ketidakharmonisan antara pusat dan daerah? Atau justru cermin dari sistem rekrutmen ASN yang terlalu ambisius tanpa memperhitungkan daya tampung keuangan daerah?
Satu hal yang pasti, Donggala sudah bersuara keras. Mereka tak sanggup lagi. Dan jika suara ini diabaikan, bukan tak mungkin daerah-daerah lain akan ikut bersuara—atau bahkan meledak lebih dulu.
Script :
Posting Komentar